InternasionalBerita - Berpindah ke bisnis ekspor ikan atau produk hasil laut lainnya saat ini bukan lagi suatu hal yang rumit.
Kemajuan pesat dalam teknologi menjadi salah satu faktor utama yang mempermudah perkembangan bisnis ini.
Terlebih, Indonesia memiliki wilayah perairan yang sangat luas dengan sumber daya ikan yang melimpah.
Potensi komoditas hasil laut tersebut sangat besar, terutama ketika diekspor ke pasar internasional dengan harga jual yang lebih tinggi.
Keuntungan dari bisnis ini tidak hanya dirasakan oleh pelaku bisnis dan pemerintah, tetapi juga oleh para nelayan yang terlibat melalui peningkatan harga jual.
Walaupun demikian, menjalankan bisnis ekspor ikan tetap menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diatasi.
Berikut beberapa tips ekspor ikan agar bisa menghasilkan keuntungan yang maksimal:
Bangun Fasilitas dan Infrastruktur Pendukung Proses Bisnis Ekspor Ikan
Menjalankan bisnis ekspor ikan bukanlah tugas yang mudah.
Sebagai pengusaha, penting untuk memastikan bahwa fasilitas dan infrastruktur yang digunakan untuk pengolahan hasil laut memenuhi standar kualitas yang dibutuhkan.
Hal ini bertujuan agar kualitas produk tetap terjaga selama perjalanan ke tujuan ekspor.
Menjaga Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia)
Selain fasilitas dan infrastruktur, aspek manusia juga menjadi kunci kesuksesan bisnis ekspor ikan.
Mulai dari nelayan, tenaga pengolahan ikan, staf packing, hingga personel pengiriman, semuanya harus memiliki keterampilan yang memadai.
SDM yang berkualitas dapat mengurangi risiko kesalahan dalam proses kerja, sehingga kualitas produk dapat dijaga dengan baik.
Kualitas dan Kelayakan Produk sebagai Prioritas Utama
Selain fasilitas yang memadai dan SDM yang terampil, kualitas dan kelayakan produk merupakan syarat mutlak.
Pemeriksaan berkala terhadap kualitas produk harus dilakukan untuk memastikan bahwa standar global terpenuhi.
Peraturan terkait jenis ikan yang dapat diekspor juga harus diperhatikan, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat maupun oleh pelanggan.
Administrasi yang Lengkap untuk Kelancaran Proses Ekspor
Kelengkapan administrasi menjadi hal yang sangat penting dalam bisnis ekspor ikan.
Setiap dokumen harus lengkap agar proses ekspor berjalan lancar tanpa keterlambatan yang dapat merugikan kualitas produk.
Oleh karena itu, pengusaha perlu memastikan bahwa semua persyaratan administratif terpenuhi.
Mendirikan Perusahaan Berbadan Hukum yang Sah
Dalam menjalankan bisnis ekspor, penting untuk memiliki badan hukum yang resmi.
Langkah ini tidak hanya melindungi bisnis dari segi legalitas, tetapi juga meningkatkan kepercayaan pemerintah dan calon pembeli.
Pemilihan jenis badan hukum yang sesuai, seperti koperasi, UD, CV, atau PT, harus diperhatikan dengan baik.
Baca Juga: Cara Efektif Bikin Catatan Keuangan Simple untuk UMKM, Jangan Sembarangan!
Kepatuhan Terhadap Aturan Perpajakan
Pelaku bisnis ekspor ikan perlu mematuhi aturan perpajakan yang berlaku.
Pendaftaran sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan langkah-langkah penting untuk menjaga kelancaran bisnis di masa depan.
Perizinan Sesuai Persyaratan Pemerintah
Sejumlah perizinan dari pemerintah perlu diperoleh sebelum memulai bisnis ekspor.
Izin usaha industri dari Kementerian Perindustrian, izin dagang dari Kementerian Perdagangan, dan nomor Induk Kepabeanan merupakan contoh beberapa izin yang diperlukan.
Dokumen Pendukung sebagai Langkah Persiapan
Dalam proses ekspor, persiapkan dokumen internal dan eksternal dengan teliti. Dokumen internal melibatkan faktur komersial, daftar kemasan, sertifikat produk, invoice proforma, surat jaminan, dan rincian transaksi ekspor.
Sementara dokumen eksternal mencakup sertifikat kesehatan dari dinas perikanan, NPE/PEB Bea Cukai, bill of lading dari perusahaan ekspedisi, asuransi, hingga certificate of origin dari dinas perdagangan.
Proses Karantina untuk Keamanan Produk
Penting untuk memperhatikan proses karantina sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikasi kesehatan produk yang akan diekspor.
Setelah produk melewati tahap karantina dan terbukti bebas dari penyakit dan bahan berbahaya, baru kemudian proses ekspor dapat dilanjutkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2016 No.16 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan menjadi acuan dalam hal ini.
Social Header