InternasionalBerita - Setelah proses pemilihan yang berlangsung hingga dua putaran, Shigeru Ishiba resmi terpilih sebagai Perdana Menteri Jepang pada Senin, 11 November 2024. Terpilihnya Ishiba, anggota Partai Demokrat Liberal (LDP), membawa angin segar dalam kepemimpinan Jepang di tengah tantangan politik domestik dan global. Ishiba mengalahkan Yoshihiko Noda dari Partai Demokrat Konstitusional (CDPJ) dengan perolehan suara 221 berbanding 160 dalam pemungutan suara Majelis Rendah Parlemen Jepang. Ishiba menyampaikan komitmennya untuk mereformasi politik Jepang, meningkatkan pertahanan negara, serta memperkuat hubungan internasional Jepang, terutama di kawasan Asia Pasifik dan belahan bumi selatan.
Pemilihan Perdana Menteri dalam Dua Putaran: Sejarah Baru dalam Politik Jepang
Pemilihan Ishiba sebagai PM Jepang kali ini mencatatkan sejarah baru karena memerlukan dua putaran pemungutan suara di Majelis Rendah. Putaran pertama pemilihan PM pada akhir Oktober gagal menghasilkan kandidat dengan suara mayoritas minimum 233 suara. Pada putaran pertama, Ishiba memperoleh 221 suara sementara Noda memperoleh 151 suara. Situasi ini mendorong perlunya pemilihan putaran kedua, yang merupakan hal langka dan pertama kali terjadi sejak 1994 dalam sejarah politik Jepang. Pada putaran kedua, meskipun Ishiba kembali unggul, ia belum mencapai suara mayoritas minimum, yang berarti ia akan memimpin pemerintahan minoritas.
Kondisi pemerintahan minoritas ini memunculkan tantangan tersendiri bagi Ishiba, terutama dalam membentuk kebijakan yang memerlukan persetujuan parlemen. Dalam pernyataannya, Ishiba mengungkapkan optimismenya untuk mengatasi tantangan ini dan menyatakan bahwa pemerintahan minoritas dapat membuka ruang diskusi lebih luas, sehingga meningkatkan kualitas demokrasi di Jepang.
Kerjasama Politik dan Pembentukan Kabinet Baru
Setelah kemenangan dalam pemilihan, Ishiba segera mengadakan pertemuan dengan mitra koalisinya, Saito Tetsuo dari Partai Komeito. Kedua pemimpin tersebut sepakat untuk memperkuat kemitraan LDP-Komeito sebagai fondasi pemerintahannya. Ishiba menyampaikan komitmennya untuk bekerja sama secara terbuka dengan berbagai pihak guna merumuskan kebijakan yang melindungi keamanan dan kesejahteraan rakyat Jepang. Menurut Ishiba, pendekatan kooperatif dan rendah hati akan menjadi prinsip utama dalam menjalankan pemerintahan minoritas ini.
Sejumlah posisi strategis dalam kabinet baru Ishiba tetap diisi oleh pejabat yang telah berpengalaman dan dikenal publik. Menteri Luar Negeri Takeshi Iwaya, Menteri Pertahanan Jenderal Nakatani, dan Kepala Sekretaris Kabinet Yoshimasa Hayashi termasuk dalam jajaran pejabat yang dipertahankan. Pengamat politik memandang langkah ini sebagai upaya untuk menjaga kesinambungan kebijakan di tengah tantangan global yang semakin kompleks.
Tantangan Pemerintahan Minoritas: Persetujuan Oposisi untuk Kebijakan Utama
Sebagai pemimpin pemerintahan minoritas, Ishiba akan menghadapi tantangan dalam mendapatkan dukungan parlemen untuk berbagai kebijakan penting, terutama dalam bidang anggaran dan legislasi. Pemerintahan minoritas ini berarti Ishiba tidak memiliki dukungan mayoritas yang cukup di parlemen untuk dengan mudah meloloskan kebijakan yang diusulkannya. Sejumlah analis menyebut situasi ini sebagai "demokrasi yang sehat," karena Ishiba perlu mempertimbangkan berbagai pandangan oposisi dalam merumuskan kebijakan.
Salah satu partai kecil yang kini menjadi perhatian adalah Partai Demokrat untuk Rakyat (DPP) yang dipimpin oleh Yuchiro Tamaki. DPP semakin menguat setelah kursinya di parlemen meningkat empat kali lipat dalam pemilu terakhir. Posisi DPP ini menjadikan mereka sebagai pihak yang dirayu oleh baik pihak penguasa maupun oposisi, mengingat mereka dapat menjadi penentu dalam menentukan arah kebijakan di parlemen. Ishiba diperkirakan akan menjalin komunikasi yang intensif dengan DPP dan partai-partai lainnya guna memastikan kelancaran kebijakannya di parlemen.
Peningkatan Pertahanan dan Hubungan Internasional
Sebagai Perdana Menteri, Ishiba menempatkan keamanan nasional sebagai salah satu prioritas utama dalam agenda kebijakannya. Jepang saat ini menghadapi ancaman regional yang signifikan, termasuk ketegangan dengan Korea Utara, peningkatan kekuatan militer China, dan dinamika keamanan yang melibatkan Rusia. Ishiba menyatakan komitmennya untuk memperkuat pertahanan Jepang agar lebih siap menghadapi berbagai ancaman potensial.
Hubungan dengan Amerika Serikat akan tetap menjadi pilar kebijakan luar negeri Jepang, khususnya dalam aspek pertahanan. Ishiba berjanji untuk mempertahankan hubungan strategis dengan AS, serta mempererat kerja sama dengan negara-negara yang memiliki visi serupa di kawasan Asia Pasifik. Selain itu, Ishiba merencanakan untuk hadir dalam Konferensi Tingkat Tinggi G20 dan menjalin kemitraan baru dengan negara-negara di belahan bumi selatan. Langkah ini diambil untuk memperluas jaringan diplomasi Jepang dan meningkatkan peran aktif negara tersebut dalam isu-isu global, seperti perubahan iklim dan stabilitas ekonomi.
Kebijakan Ekonomi dan Upaya Pemulihan Pasca-Pandemi
Di bidang ekonomi, Ishiba dihadapkan pada tantangan untuk mengatasi dampak pandemi COVID-19 yang masih dirasakan oleh masyarakat Jepang. Reformasi ekonomi menjadi salah satu fokus utamanya dalam mempercepat pemulihan pasca-pandemi, meningkatkan produktivitas nasional, dan menekan angka pengangguran. Jepang juga menghadapi tantangan dalam mengatasi masalah demografi, seperti penuaan populasi dan penurunan angka kelahiran, yang berdampak pada penurunan produktivitas tenaga kerja.
Untuk itu, Ishiba berencana meluncurkan serangkaian program yang mendorong inovasi dan investasi dalam sektor teknologi tinggi, seperti kecerdasan buatan, otomasi, dan energi bersih. Program ini diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru dan menjaga posisi Jepang sebagai salah satu pusat teknologi global. Pemerintahannya juga akan fokus pada reformasi perpajakan guna meningkatkan pendapatan negara tanpa membebani masyarakat kelas menengah ke bawah yang selama ini menjadi kelompok yang paling merasakan dampak ekonomi pandemi.
Baca Juga : Interpol Diminta oleh Bangladesh untuk Tangkap Mantan PM Sheikh Hasina
Meningkatkan Partisipasi Publik dalam Proses Demokrasi
Dalam pernyataan resminya, Ishiba menekankan pentingnya kebijakan yang inklusif dan transparan. Dia menyampaikan bahwa pemerintahan minoritas ini memberikan peluang bagi demokrasi Jepang untuk lebih terbuka terhadap masukan dari berbagai lapisan masyarakat. Ishiba berencana untuk menggelar berbagai forum dialog terbuka dengan masyarakat dan para ahli dari berbagai bidang untuk mendapatkan masukan yang konstruktif dalam proses perumusan kebijakan.
Langkah ini juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi publik dalam proses demokrasi, di mana masyarakat akan memiliki kesempatan lebih besar untuk menyampaikan aspirasi mereka secara langsung kepada pemerintah. Dengan cara ini, Ishiba berharap bisa membangun kepercayaan masyarakat pada pemerintahan, terutama di tengah situasi politik yang penuh tantangan.
Kepemimpinan Baru yang Berorientasi pada Reformasi dan Diplomasi
Terpilihnya Shigeru Ishiba sebagai Perdana Menteri Jepang membawa harapan baru bagi masyarakat Jepang yang menginginkan reformasi dalam sistem politik dan ekonomi. Ishiba menghadapi tantangan dalam memimpin pemerintahan minoritas, namun ia memiliki strategi untuk memperkuat kerja sama dengan partai-partai lain serta menjalankan kebijakan yang transparan. Kebijakannya yang menekankan peningkatan pertahanan, diplomasi proaktif, dan partisipasi publik memberikan harapan untuk terciptanya pemerintahan yang inklusif dan responsif.
Dalam hal hubungan internasional, Ishiba memiliki visi untuk menjadikan Jepang sebagai mitra yang lebih berperan dalam stabilitas kawasan Asia Pasifik dan belahan bumi selatan. Dengan demikian, masa kepemimpinannya diharapkan dapat memperkokoh posisi Jepang di panggung global dan menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera serta demokrasi yang lebih hidup. Cari tahu juga informasi menarik dan terupdate lainnya di Warkop Siang
Social Header